Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Merauke Diwarnai Aksi Protes
Oleh : Maro-Net
Merauke, Maro-Net – Pelantikan dan pengambilan sumpah 25 Orang Anggota DPRD Kabupaten Merauke di Merauke Rabu (15/10) kemarin diwarnai aksi protes oleh sekitar 700-an Pemuda Marind Anim dan Mahasiswa Stisipol Yaleka Maro Merauke. Mereka menuntut pengembalian kedaulatan suku Marind Anim dan kontrak politik nyata dengan ke-25 Anggota DPRD yang baru dilantik. Mereka membawa spanduk dan pamflet yang diantaranya bertuliskan, “DPP Pemuda Marind Anim Menuntut Pengembalian Kedaulatan Marind Anim di Tanah Anim-Ha”, “Berani Buat Janji Berani Buat Kontrak” dan “DPR Bukan tempat Kumpul Orang Bisu, Orang Tuli, Orang Buta dan 5D”. Mereka juga meminta agar Pimpinan Dewan saat ini adalah Orang Pribumi Marind Anim.
Aksi tersebut dimulai dengan long march dari Kampus Stisipol Yaleka Maro Merauke di Jl. Polder sekitar pukul 10.00 WPB menuju Kantor DPRD Merauke di Jl Brawijaya. Namun, massa tidak diperbolehkan masuk ke Kantor Wakil Rakyat tersebut karena ketatnya pengamanan oleh Polisi. Polisi yang menghadang massa saat itu dipimpin langsung oleh Wakapolres Merauke Kompol JR Simanula, SIK. Massa akhinya bertahan di sepanjang Jl Brawijaya Merauke sambil berorasi berkoordinasi dengan para wakil rakyat yang sedang dilantik.
Orasi-orasi berlangsung dengan penuh semangat. Massa, atas permintaan Fransiskus Ciwe, SE, Ketua DPP Pemuda Marind Anim yang tampil melakukam orasi, sempat membuang ludah ramai-ramai sebagai tanda jijik mereka atas pencaplokan kedaulatan suku Marind Anim oleh mereka yang tidak berhak atas tanah Marind Anim selama lebih dari 100 tahun.
Usai pelantikan, Koordinator Aksi Cosmas Yem meminta para Anggota DPRD untuk menemui massa guna melakukan kontrak politik. Mereka kemudian ditemui oleh Ketua Sementara Ir. Leonardus Mahuze dan Wakil Ketua Sementara Mathius Liem Gebze. Pimpinan Sementara DPRD Merauke itu meminta 5 orang perwakilan dari massa Mahasiswa dan DPP Pemuda Marind Anim untuk masuk kedalam ruang sidang.
Dalam ruang sidang, perwakilan Mahasiswa dan DPP Pemuda Marind Anim menuntut agar Kontrak Politik yang dibuat oleh mereka langsung ditandatangani tanpa ada tawar menawar lagi. Situasi sempat tegang karena para anggota Dewan yang baru dilantik terpecah menjadi dua kubu, ada yang ingin langsung menandatangani sementara yang lainnya ingin mempelajari isi Kontrak Politik tersebut terlebih dahulu.
Perwakilan Mahasiswa dan DPP Pemuda Marind akhirnya memberikan tenggang waktu kurang dari 1 minggu kepada para Anggota Dewan untuk mempelajari dan menandatangani Kontrak Politik dimaksud.
Sekedar diketahui, dari ke-25 Anggota DPRD yang dilantik itu hanya 4 orang yang asli Marind Anim, 6 orang peranakan Marind Anim sementara kaum pendatang merupakan yang terbanyak, yakni 15 orang. Hasil Pemilu Legislatif 2009 ini memang memberikan kemenangan bagi kaum pendatang di hampir semua kabupaten di Papua. Mereka berhasil menguasai legislatif dan berpeluang mengatur tanah Papua sesuai dengan kebutuhan mereka.***
